Massa Bodoh Bukan Masa Bodoh

ws-074951-w454

Harga BBM mau naik berapa rupiah pun tak masalah asalkan rakyat sejahtera. Tapi jika kenaikan harga BBM tak sejalan dengan naiknya tingkat kesejahteraan rakyat maka protes keras penolakan adalah hal wajar.

Menolak kenaikan harga BBM bukanlah suatu kekeliruan, sebab ia adalah hasil dari ketidak-tepatan sebuah keputusan terhadap situasi dan kondisi faktual masyarakat.

Kondisi kehidupan masyarakat yang dirundung derita akan semakin diperparah ke-deritaan-nya oleh sebuah keputusan dari pemerintahan—jika keputusan itu—secara nyata tidak pro terhadap kehendak masyarakatnya.

Masyarakat tak butuh penjelasan dan alasan yang berbelit-belit tentang kenaikan harga BBM. Bahwa selama sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan dan kemauan masyarakat—maka selama itu pula akan lahir perlawanan dari masyarakat.

Yang masyarakat tahu—negaranya adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, hasil buminya bergelimang, tanahnya subur dan menyimpan banyak kekayaan, dsb, dst. Perkara cara mengelolanya bagaimana dan seperti apa, rakyat serahkan seutuhnya pada negara, sebab di punggung presiden dan aparatur pemerintahannya, rakyat sebagai majikan memberikan mandat kepadanya untuk bekerja—melayani maunya rakyat hingga menuju kepada kedaulatan sejati.

Ya, kedaulatan sejati—itulah hak azasi rakyat yang oleh pejabat negara dan pemerintahan setiap saat—harus memperjuangkannya sampai mati. Sampai titik darah penghabisan, bahasa klisenya.

Perihal perkembangan ekonomi negara naik sekian persen dalam setahun itu bukan hal penting. Pokoknya selama kesejahteraan tak kunjung dirasakan rakyat, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka selama itu pula negara dikatakan gagal menjadi negara.

Lebih baik tidak usah ada negara kalau negara tidak mampu mewujudkan harapan dan cita-cita rakyatnya dan menjaga hak-hak warga negaranya—yakni hak untuk hidup, merdeka, dan sejahtera. Pragmatis? Tidak, ini realistis!

Baik, mungkin rakyat Indonesia akan menerima untuk menjadi miskin di negaranya sendiri, tetapi itu harus ada dasar rasionalitas yang kuat, misalnya di Kongo, rakyatnya harus rela akan kemiskinannya sebab de facto tak ada kekayaan alam yang bisa dinikmati di negaranya. Begitupun di Burundi, maupun Zimbabwe dsb. Semua yang disebut tadi adalah negara yang rakyatnya miskin karena memang tak ada potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup rakyat dan warga negaranya.

Sedang kita? Kita miskin di negara yang kaya—yang maha kaya akan sumber daya alam. Maka itu yang membuat rakyat sukar menerimanya. Tak mudah untuk menerima kenyataan bahwa kita harus miskin di negara kaya. Itu tak boleh terjadi. Bahwa, “Menjadi raja di tanah kita sendiri adalah sebuah keharusan mutlak yang harus terwujud,” kata Tan Malaka meski (sudah) di kubur.

Ya … itulah konsekuensi menjadi aparat negara dan pemerintahan. Akan terus dihantui oleh rakyat—si majikan tertinggi di republik ini. Siapa suruh mau jadi pejabat negara? Sana kerja!

Wallahu a’lam bishhawab …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s