Demokrasi Membunuh Pancasila

Tanpa gotong-royong, Indonesia takkan ada. Tanpa kolektivitas koelegial, Indonesia hari ini hanya sebatas khayal. Dan tanpa musyawarah-mufakat, Indonesia akan melarat.

Ya, siapapun tiap-tiap kita manusia yang lahir dan tumbuh besar di Indonesia akan menyepakati itu. Itulah karakteristik Indonesia: Gotong-royong, kolektivitas sosial, dan musyawarah untuk mufakat. Tanpa ketiga basic value (nilai dasar) tersebut, takkan mungkin organisasi kepemudaan bersifat kedaerahan, seperti Tri Koro Darmo yang kemudian menjadi Jong Java (1915), Jong Sumatranen Bond (1917), Jong Islamieten bond (1924), Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Sekar Rukun, Pemuda Kaum Betawi dll bersusah-payah menyeberangi lautan, berkumpul dari segala arah dengan jutaan peluh yang diteteskan sepanjang jalan dari desa/daerah masing-masing untuk menyatakan diri satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung satu bahasa persatuan demi satu mission sacre (misi suci) yakni mengangkat harkat dan martabat hidup pribumi asli yang kemudian dikenal sebagai bangsa Indonesia.

Jika kita sepakat dengan isi paragraf di atas maka secara murni-konsukwen dan dengan penuh conscious of man (kesadaran kemanusiaan) kita secara tegas menolak demokrasi dengan medium utamanya pemilu one man one vote diterapkan di negara kita, negara Indonesia.

Kenapa demokrasi one man one vote tidak boleh diterapkan dan dijalankan di Indonesia?

Pertama, demokrasi secara prosedural menetapkan pemimpin dan menyelesaikan masalah bersandar pada suara terbanyak bertentangan dengan musyawarah-mufakat yang secara jelas oleh para pendiri bangsa ini dijadikan sebagai salah satu dasar pandangan hidup (philosophische grondslag) yakni sila ke empat dalam pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ingat, permusyawaratan perwakilan, bukan satu orang satu suara dan tanpa perwakilan.

Kedua, one man one vote atau satu orang satu suara adalah sikap individualistis (anak kandung kapitalisme) yang sangat bertentangan dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan yang menjadi jati-diri bangsa Indonesia itu sendiri.

Ketiga, demokrasi tidak bisa diterapkan di dalam sebuah negara yang rakyatnya majemuk secara kebudayaan. Demokrasi menyeragamkan (homogenisasi) semua orang, sedang karakteristik rakyat Indonesia adalah heterogen, dan keheterogenan atau keberagaman adalah order of nature (ketentuan alam), sudah hukumnya seperti itu, sama halnya dengan hukum mekanika kuantum, gravitasi, kausalitas, dll. Sudah hakiki, tak bisa diubah.

Itulah kita, bangsa Indonesia, bangsa yang berkarakter, yang tak boleh latah dalam “memakan” apa saja yang datang dari luar. Semoga kita semua bisa menyadari hal ini. Bahwa bangsa (kita) lahir bukan dari konsep suara terbanyak (mayoritas-minoritas), melainkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Andai kita adalah bangsa yang lahir dari mindset (cara berpikir) demokrasi yang “mayoritas-minoritas” maka mungkin bahasa persatuan kita bukanlah bahasa Melayu melainkan bahasa Jawa. Dan hanya Jawalah suku yang diakui di negara ini karena hampir 60% dari bangsa Indonesia adalah suku Jawa. Dan tentu, dalam sila pertama pancasila mungkin bukanlah “Ketuhanan Yang Maha Esa” melainkan “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Wassalam…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s